Pengenalan Kompas Politik
Perkiraan waktu baca: menit
Introduksi
"Paham kiri," "paham kanan," pasti banyak diantara kita yang pernah mendengar kedua istilah itu. Tanpa pemahaman yang lebih dalam, mungkin banyak yang berpikir bahwa "paham kiri" = komunis, dan "paham kanan" = kapitalisme. Namun, spektrum politik bisa menjadi lebih luas dan lebih bernuansa dari sekedar kiri dan kanan.
Secara lebih luas, paham kiri dikarakterisasi oleh preferensi terhadap ide-ide seperti kebebasan, kesetaraan, solidaritas, HAM, progresivisme, reformasi, dan internasionalisasi. Sedangkan paham kanan berpreferensi terhadap ide-ide seperti otirita, hirarki, keteraturan, tugas dan kewajiban, tradisi, dan nasionalisme [1].
Pemahaman seperti ini, walaupun sempit, masih bisa membantu kita untuk memahami posisi ideologis seseorang atau suatu kelompok. Walau begitu, ada beberapa ide atau ideologi yang tidak dikategorisasikan dengan tepat oleh pemahaman kiri dan kanan. Sebagai contohnya, ideologi yang mengkombinasikan Marxisme dan kesatuan nasional, seperti contohnya "Marhaenisme" yang dicetuskan oleh Soekarno [2]. Marhaenisme merupakan varian dari Marxisme, yang mana merupakan ideologi kiri, namun dengan empasis terhadap Nasionalisme yang mana merupakan ideologi kanan, seperti yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya.
Karena sempitnya pemahaman kiri dan kanan dalam menjelaskan variasi dalam pemahaman ideologi politik, maka poros tambahan selain kiri dan kanan bisa digunakan untuk menkompensasi variasi ini. Oleh karena itu, muncullah "Kompas Politik".
Kompas Politik
Ada banyak varian dari yang namanya "kompas politik", diantaranya adalah 8values, 9axes, 12axes, dan The Political Compass.
Diantara semua ini, yang paling populer di dunia maya adalah The Political Compass. The Political Compass (berikutnya akan kita sebut sebagai kompas politik), membagi ideologi politik menjadi empat kuadran, yaitu Kiri-Kanan (horizontal), dan Libertatian-Otoriter (vertikal). Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di ilustrasi di bawah.
Teori dasar dari kompas politik adalah, pembagian ideologi politik dapat dilakukan dengan menggunakan dua poros. Poros ekonomi adalah poros horizontal, yang mengukur cara pengaturan ekonomi. Sedangkan poros sosial merupakan poros vertikal, yang mengukur posisi antara kebebasan individual dan kohesi sosial lewat kuasa otorita.
Kelemahan Kompas Politik
Kompas politik menggunakan reduksi dimensi untuk menyederhanakan presentasinya, penyederhanaan ini bisa gagal dalam menghasilkan hasil analisis yang akurat [3].
Selain itu, kompas politik gagal mengakomodasi isu-isu politik yang berada diluar paradigma ekonomi-sosial. Masalah seperti kohesi keluarga, disabilitas mental dan/atau fisik, keberadaan komunitas kecil lokal, dan hubungan horizontal/interpersonal peletakkannya tidak di akomodasi oleh kompas politik [4].
PENGINGAT
Kompas politik bukan alat ukur absolut. Kompas politik merupakan alat untuk memahami posisi suatu ideologi politik secara umum, dan bukan sebagai alat pelabel. Manusia, masyarakat, dan organisasi banyak yang beragam, dan pandangan individual bisa berubah-ubah tergantung pada isu yang dibahas, dimana perubahan ini bisa jadi terlalu luas untuk bisa di posisikan menggunakan kompas politik.
Pembagian Kiri-Kanan di Kompas Politik
Dalam Kompas Politik, pembagian Kiri-Kanan merupakan pembagian berdasarkan sistem ekonomi. Dalam pembagian ini, politik Kiri di definiskan sebagai sistem ekonomi dimana ekonomi dijalakan dan dikendalikan secara kolektivis dan kooperatif, yang mana bisa berarti dijalakan oleh negara, atau munisipalitas (kota/desa) [5]. Dalam pemahaman ini, politik kiri mendukung regulasi dan perencanaan ekonomi secara luas, demi kepentingan kolektivis [6].
Dalam pemahaman kompas politik, politik kanan di definisikan sebagai sistem politik dimana ekonomi dijalankan secara mandiri oleh individual dan organisasi yang berpartisipasi dalam ekonomi tersebut [5]. Dalam pemahaman ini, bisa dikatakan politik kanan mendukung deregulasi atau minimalisasi regulasi, dimana diasumsikan bahwa persaingan ekonomi yang terjadi diantara partisipan akan secara natural memunculkan pengaturannya sendiri [7].
Seperti yang bisa dilihat dari penjelasan di atas, tidak ada disebutkan isu-isu kontroversial seperti ateisme, LGBT, sekularisme, atau semacamnya. Poros horizontal dalam kompas politik utamanya digunakan untuk memposisikan suatu ideologi dalam hal ekonomi.
Pembagian Libertarian-Otoriter dalam Kompas Politik
Pembagian dalam poros vertikal dalam kompas politik tergolong sederhana, karena di poros vertikal pembagian isu politik didasari pada hubungan sosial antara masyarakat, penguasa, dan kebebasan setiap individu.
Di sisi atas ada Otoriterisme, dimana didefinisikan sebagai kepercayaan yang mengutamakan kepatuhan terhadap otorita atau penguasa. Sedangkan di sisi bawah kompas ada Libertarianisme, yang didefiniskan sebagai kepercayaan yang mengutamakan kebebasan individu [5].
Di poros vertikal ini dapat ditemui isu-isu kontroversial seperti ateisme, LGBT, dan sekularisme. Sebagai contoh, Perancis mengadopsi sekularisme dalam konstitusinya, di mana agama dianggap sebagai urusan pribadi. Sekularisme dalam konstitusi Perancis berperan sebagai prinsip yang mengizinkan keberadaan segala macam agama, selama semuanya mematuhi prinsip kebebasan bermoral dan kesetaraan hak[8]. Dalam konteks ini, Perancis mengadopsi sekularisme sebagai perpanjangan dari pengutamaan kebebasan individu yang kemudian di jamin oleh negara.
Di sisi lain, ada Samoa yang di tahun 2017 melakukan amandemen pada konstitusinya, meresmikan Kristen sebagai agama negara.Menurut Tuilaepa Malielegaoi, perdana menteri Samoa di saat itu, berpendapat bahwa sedang terjadi "perang agama" secara global yang dapat mengancam stabilitas Samoa yang pada saat itu masih sekuler. Ia percaya bahwa salah satu tugas negara adalah menghindari ketegangan agama, dan oleh karena itulah terjadi amandemen yang menghapus sekularisme dan mengutamakan satu agama [9]. Dalam konteks ini, negara menggunakan kuasa otoritanya untuk mengutamakan suatu agama demi stabilitas, walau harus mengorbankan kebebasan individual masyarakatnya.
Contoh Langsung
Korea Utara
Secara ekonomi, pemerintah Korea Utara memegang kendali atas segala macam bentuk produksi, dimana kebijakan ekonomi di formulasi melalui rencana ekonomi nasional. Di sisi sosial, pergerakan dan aktivitas masyarakat di monitor dan dikendalikan oleh negara dari level nasional hingga ke level rumah tangga. Selain itu secara religi, Korea Utara walau dalam konstitusinya menjamin kebebasan beragama, secara praktiknya segala macam aktivitas agama dikendalikan oleh negara [10].
Swiss
Swiss berada di kuadran kanan. Ini karena secara ekonomi Swiss mempraktikan Pasar Bebas, dimana sebagian besar layanan utilitas seperti transportasi kereta, distribusi air, dan pembangkit listrik dimiliki oleh pihak swasta, dan ada yang di subsidi oleh pemerintah lokal [11]. Secara sosial, Swiss menjamin kebebasan beragama melalui Konstitusi 1874. Selain itu, Swiss juga menjadi salah satu dari sekelompok negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis [12]
Dimanakah posisi Indonesia?
REDACTED
Mengingat kondisi politik negara kita yang sedang tidak stabil, dengan pewacanaan dan pengesahan berbagai hukum yang kontroversial dan bahkan bisa merugikan masyarakat, dan juga munculnya postingan yang menceritakan tentang ancaman-ancaman terhadap akun publik, maka seksi ini saya hapus demi keamanan diri saya pribadi. Selain itu, blog ini juga untuk sementara akan berhenti membahas mengenai topik-topik yang berbatasan dengan politik nasional saat ini.
Komentar
Posting Komentar